Netralitas ASN menjadi Salah Satu Tema dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian Kota Bontang 2020

Berbagi ke Sosial Media di bawah ini :

Salah satu prioritas pembangunan 5 tahun ke depan yang disebutkan dalam pidato pelantikan Presiden adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari โ€œamanatโ€ Presiden tersebut, setidaknya kita dapat mengambil pesan dalam rangka mendukung jalannya roda pemerintahan, harus didukung dengan SDM (termasuk Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kompetensi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto yang hadir sebagai narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian pemerintah Kota Bontang tahun 2020 di gedung Kencana Kementerian Sosial Cawang pada Rabu (19/02/2020). Rakor ini diselenggarakan selama 4 hari yakni dari tanggal 18-21 Februari 2020.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni ini memiliki tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pengelola kepegawaian di pemerintah kota Bontang, mengetahui permasalahan teknis berkenaan dengan kepegawaian serta penyelesaian permasalahan kepegawaian sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku.

Peserta Rakor berjumlah 80 orang yang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian yang ada pada perangkat daerah/unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Kelurahan Bontang Baru dihadiri oleh Sekretaris Lurah, Suiza Ixan Saputro, S.STP sebagai pejabat pengelola kepegawaian.

            Adapun materi yang dibawakan oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah sebagai berikut:

  1. Indeks Profesional ASN – Aidu Tauhid, SE, M.Si (Direktur Jabatan ASN)

ASN sebagai asset nasional dalam wadah NKRI yang harus netral, professional, sejahtera, akuntabel dan menjadi perekat bangsa.

  1. Tata Cara Pemberian Cuti PNS – Farhan Abdi Utama, SH, MH (Kasi Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan)

Merupakan hak PNS dengan Keadaan tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu, terdiri atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti alasan penting, cuti bersama, dan cuti diluar tanggungan negara sesuai PP 11/2017 dan Peraturan BKN 24/2017

  1. Penilaian Kinerja PNS – Neny Rochyany, S.Si. Apt, M.Si (Direktur Kinerja ASN)

Terbagi atas Tujuan stratejik, yaitu untuk Melihat pencapaian kinerja pada level individu,Unit kerja, dan organisasi terhadap sasaran.Tujuan administratif, yaitu bahwa hasil penilaian kinerja menjadi informasi yang valid bagi pemberian reward & punishment Dan keputusan MSDM lainnya.Tujuan pengembangan/ operasional, Yaitu sebagai sarana untuk meninjau potensi ASN.

  1. Netralitas ASN – Julia Leli Kurniatri, SH, MH (Direktur Peraturan Peraturan Perundang-Undangan)

Pengaturan tentang netralitas ASN sangat jelas dan tegas serta rinci dijelaskan dalam  ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Setiap ASN  dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN dituntut untuk tetap profesional dan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

 

Berbagi ke Sosial Media di bawah ini :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *